Hal ini karena harus ada penyelarasan angka denda. Menurut dia, di Indonesia terdapat Criminal Justice System yang dalamnya ada Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian dan termasuk pemerintah daerah.
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR, Ahmad Irawan, menilai wacana pemberian pengampunan koruptor melalui mekanisme denda damai, tak sepenuhnya salah untuk dilakukan. Baca berita ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results
Feedback